IFRAME SYNC

Sri Mulyani Indrawati juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak.


Jakarta, tangraya.com

para pendekar yang men-deliver keadilan, luar biasa,” puji Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2024, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (07/03/2024).

Menteri Keuangan menilai, dari sisi sinergi pengurangan kemiskinan melalui program Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN adalah motor penggerak utama.

Banyak negara yang pertumbuhannya tinggi tapi memunculkan ketimpangan karena pertumbuhan tinggi itu hanya didorong oleh capital yang besar, sedangkan di Indonesia dijalankan Reforma Agraria.

“Ini akan membuat kita menjadi negara yang tetap tumbuh tinggi, terwujud pemerataan, namun kemiskinan turun,” ujarnya.

Sri Mulyani Indrawati juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh mencapai Rp2 triliun.

Ia berharap, nilai PNBP yang tinggi menggambarkan quality services yang diberikan kepada masyarakat.

“Kalau Bapak/Ibu memberikan pelayanan yang baik dari sisi sertipikasi tanah, dari situ memang ada tarif untuk pemungutan, itu menggambarkan quality services bukan keinginan kita untuk membebani masyarakat,” kata Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, ia memandang peran penting dari Kementerian ATR/BPN di dalam perekonomian Indonesia.

Menurutnya, untuk mencapai Indonesia Maju di tahun 2045 tidak mungkin tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas, yang artinya aset berupa lahan di Indonesia juga harus produktif.

“Kita harus membangunkan (aset yang tidur, red) dan make sure bahwa aset terutama tanah merupakan aset yang penting di dalam mendorong kegiatan investasi,” ucap Sri Mulyani Indrawati.

Permasalahan lahan dalam konteks investasi menjadi penting.

Sebab menurut Menteri Keuangan, investor yang datang ke Indonesia pasti membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah yang mau ia tempati untuk berusaha.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, meyakinkan bahwa Indonesia mampu untuk menciptakan sebuah tata ruang yang membuat kegiatan produktif itu menjadi melonjak dan mendukung pembangunan serta pemerataan.

“Yang Bapak/Ibu lakukan di ATR/BPN ini menentukan denyut ekonomi Indonesia dan reputasi Indonesia yang hebat di seluruh dunia.

Namun, tidak hanya menyangkut investasi, Kementerian ATR/BPN juga menyangkut kepastian (hukum hak atas tanah, red) dari banyak masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, saya akan terus bersiap dan mendukung sepenuhnya Kementerian ATR/BPN untuk bisa bekerja,” ungkap Menteri Keuangan.

Di akhir kesempatan, ia kembali mengapresiasi jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerja sama yang telah berjalan selama ini.

Mulai dari penyertipikatan aset Barang Milik Negara (BMN), percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui proses pengadaan tanah, hingga terkait data pengelolaan aset eks BLBI.

“Peranan dari ATR/BPN ini sangat penting dan saya dalam kesempatan yang baik ini ingin berterima kasih bahwa seluruh program Kemenkeu yang memiliki interest langsung terus bisa dilakukan,” lanjut Menteri Keuangan.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerja sama yang luar biasa.

Kerja keras ini menggambarkan kecintaan kita pada Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.

Ayo kita sama-sama bekerja untuk memberikan kontribusi positif,” pungkas Sri Mulyani Indrawati.

( trisno )

Berita Terkait

Top